Komisi III DPR Batalkan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

JAKARTA - Komisi III DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Selasa (27/8) karena terdapat kesalahan mekanisme seleksi.

"Tadi kita sudah mendengarkan pendapat kawan-kawan dari enam fraksi jadi dengan berat hati rapat uji kelayakan 12 calon hakim agung ini kita tunda," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh yang memimpin jalannya uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 itu lantaran terdapat dua calon hakim agung yang tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut, kata dia, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA), yang mengharuskan calon hakim agung berpengalaman minimal 20 tahun sebagai hakim. "Dua orang ini yang satu pengalamannya cuma delapan tahun, yang satu (lagi) 14 tahun," ujarnya.

Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa pihak sekretariat Komisi III DPR RI pun mengkonfirmasi kepada panitia seleksi Komisi Yudisial (KY) dan mendapat jawaban bahwa hal tersebut merupakan diskresi panitia seleksi (pansel).
Halaman Selanjutnya....