Pemerintahan Profesional Harus Bebas KKN

Lima langkah tersebut diperlukan untuk menuju transformasi organisasi, manajemen, dan jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi. Langkah pertama, seluruh K/L dan pemda mempercepat peralihan jabatan struktural ke fungsional guna mendukung penataan organisasi berbasis kinerja.

Kedua, seluruh instansi mempercepat sistem digitalisasi untuk memperbaiki proses bisnis tematik. Sistem digitalisasi pemerintahan mendesak untuk digunakan pada sektor pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bantuan sosial.

Berikutnya, ketiga, seluruh instansi berkolaborasi dalam menyusun kebijakan dan program prioritas pemerintah. Strategi keempat, pemda harus mempercepat reformasi birokrasi, termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terakhir, K/L dan pemda mewujudkan manajemen talenta nasional untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan.