Pemerintahan Profesional Harus Bebas KKN

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi (RB) di seluruh instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintah profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN," tutur Wapres Ma'ruf seperti dikutip Antara dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta, Kamis (1/7).

Dengan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, sistem pemerintahan pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan publik secara netral, berdedikasi dan sesuai dengan kode etik aparatur negara.

Wapres mengatakan, dengan terwujudnya reformasi birokorasi akan membawa Indonesia menuju negara maju dengan sistem pemerintahan berkelas dunia. "Kita berkeyakinan Indonesia akan menjadi negara maju dengan sistem pemerintahan kelas dunia," tukas-nya.

Sistem pemerintahan berkelas dunia ditandai profesionalisme, berintegritas tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat serta dinamis terhadap perubahan lingkungan. Pemerintah juga mendorong terwujudnya profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan manajemen dalam aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Halaman Selanjutnya....