Pemerintahan Profesional Harus Bebas KKN

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi (RB) di seluruh instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintah profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN," tutur Wapres Ma'ruf seperti dikutip Antara dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta, Kamis (1/7).

Dengan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, sistem pemerintahan pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan publik secara netral, berdedikasi dan sesuai dengan kode etik aparatur negara.

Wapres mengatakan, dengan terwujudnya reformasi birokorasi akan membawa Indonesia menuju negara maju dengan sistem pemerintahan berkelas dunia. "Kita berkeyakinan Indonesia akan menjadi negara maju dengan sistem pemerintahan kelas dunia," tukas-nya.

Sistem pemerintahan berkelas dunia ditandai profesionalisme, berintegritas tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat serta dinamis terhadap perubahan lingkungan. Pemerintah juga mendorong terwujudnya profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan manajemen dalam aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

"Ketiganya menjadi faktor penting dalam pengembangan manajemen talenta nasional," ujarnya. Aspek pemenuhan kualifikasi, kata Wapres, telah diupayakan sejak 2012 dengan perbaikan sistem perencanaan, pengadaan dan seleksi pegawai. Hal itu antara lain juga dilakukan dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT) dalam perekrutan ASN.

Hingga kini proses perekrutan ASN dilakukan secara transparan. ASN yang direkrut diharapkan memiliki kualifikasi terbaik sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, aspek kompetensi diwujudkan melalui penerapan manajemen ASN berbasis merit system. Hal ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemetaan. Juga termasuk pengawasan dan penilaian kompetensi ASN.

Langkah Strategis

Pada bagian lain, Ma'ruf Amin juga minta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan reformasi birokrasi.

Secara khusus dia mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan pemerintah daerah melaksanakan lima langkah dalam kerangka reformasi birokrasi.

Lima langkah tersebut diperlukan untuk menuju transformasi organisasi, manajemen, dan jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi. Langkah pertama, seluruh K/L dan pemda mempercepat peralihan jabatan struktural ke fungsional guna mendukung penataan organisasi berbasis kinerja.

Kedua, seluruh instansi mempercepat sistem digitalisasi untuk memperbaiki proses bisnis tematik. Sistem digitalisasi pemerintahan mendesak untuk digunakan pada sektor pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bantuan sosial.

Berikutnya, ketiga, seluruh instansi berkolaborasi dalam menyusun kebijakan dan program prioritas pemerintah. Strategi keempat, pemda harus mempercepat reformasi birokrasi, termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terakhir, K/L dan pemda mewujudkan manajemen talenta nasional untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan.