Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Serius Tangani Masalah Sampah

Situasi ini menyebabkan hancurnya pelaku ekonomi sirkular dalam negeri karena sampah pungutan domestik harganya terjun bebas hingga 50-70 persen. Pelaku circular economy kehidupan sosial ekonominya hancur, seperti pemulung, pengepul, pencacah plastik. Mereka pendapatannya terus berkurang dan daya belinya melemah. Bahkan, banyak yang bangkrut dan depresi.

Dalam pidato pertama kali setelah dilantik MPR RI sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menyampaikan setidaknya 8 program utamanya. Seperti makan bergizi gratis, swadaya pangan, swadaya energi. Semua untuk rakyat. Tetapi, ada satu persoalan serius yang belum disampaikan secara jelas, yakni permasalahan sampah dan upaya, serta strategi mengatasinya.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk disebabkan beberapa faktor. Pertama, publikasi yang diterbitkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenkomarves, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kemendagri sangat bagus, berdasarkan teori dan fakta-fakta yang bagus, angka-angka capaiannya bagus, sedangkan sebagian besar fakta yang jelek tidak ditampilkan. Publikasi itu menggambarkan cerita sukses, namun dibalik itu ada persoalan besar menjadi gunung es yang tidak dibuka ke publik.

Kedua, perencanaan yang disusun pemerintah pusat di atas kertas tidak mencerminkan fakta seluruhnya dan pelaku aras menengah dan bawah pengelola sampah. Perencanaan itu sulit dipahami dan ditafsirkan dalam implementasi oleh aras menengah dan bawah. Selalu berdalih, pemerintah pusat hanya menyediakan kebijakan. Tetapi, ada sejumlah pekerjaan teknis dilakukan pemerintah pusat, contoh pembangunan TPA sampah dan infrastruktur pendukung dilakukan Kementerian PUPR.

Ketiga, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Tetapi, pemerintah tidak melakukan rekayasa sosial agar keterlibatan masyarakat membesar dan kuat. Memang membangun kesadaran masyarakat butuh proses dan waktu panjang. Namun, semua itu butuh pemantik dan pendorong agar masyarakat respek dan tertarik, seterusnya mendukungnya. Di sini perlunya kerja-kerja advokasi.
Halaman Selanjutnya....