Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Serius Tangani Masalah Sampah

Berkaitan dengan permasalahan di atas sebagai masukan yang konstruktif untuk pengambilan kebiajakan negara demi masa depan berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan mengevaluasi wacana penghentian impor sampah untuk bahan baku daur ulang. (Antara, 22/10/2024).

Menteri Hanif jugamenyampaikan, bahwa salah satu fokus yang akan dilakukan kementeriannya adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terutama di tingkat regional, selain juga mengkaji kebijakan impor sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang dan potensi penghentiannya."Kami juga mengevaluasi impor-impor sampah itu sepertinya harus segera kita akhiri, untuk langkah-langkah strategis harus kita bangun di sini," kata Hanif.

Selanjutnya, sebagai salah satu faktor dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup dia juga memastikan akan mendalami perihal penyelesaian TPA regional untuk mempercepat upaya pengendalian sampah dan akan fokus untuk penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan Kementerian LH (KLH), termasuk untuk menekan timbulan sampah yang akan berakhir di TPA. (Antara, 22/10/2024).

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023 dan 38,21 persen diantaranya tidak terkelola. Sekitar 17-18% merupakan sampah plastik, yang kini dan mendatang menjadi ancaman serius di darat dan laut.

Tampaknya penggunaan plastik akan terus meningkat untuk tahun-tahun mendatang. Penyebab utamanya penggunaan plastik meningkat akibat pertumbuhan penduduk; kebutuhan yang meningkat; gaya hidup; upaya pengurangan sampah plastik belum maksimal; lemahnya kesadaran dari berbagai pihak; kurangnya penanganan dari pemerintah pusat dan daerah.
Halaman Selanjutnya....