Pemerintah Tangani Sampah Pilih Pendekatan Circular Economy

Circular economy sebagai bagian kebijakan nasional, pemerintah bisa melakukan rekayasa sosial dan memaksa penduduk untuk ikut serta menangani sampah mulai dari sumber. Pemerintah pusat dan daerah harus mensosialisasikan dan melakukan pendampingan secara berkelanjutan.

Pemerintah selama ini tidak paham keinginan dan kebutuhan para pengelolaan sampah di aras bawah, mulai dai warga, pemulung, pelapak, pencacah plastik sampai pabrik daur ulang skala kecil menengah. Pemerintah tidak membuat peta jalan, skema pendanaan, dukungan teknologi yang bersumber dari APBN. Karena bagi kelompok-kelompok pengelolaan sampah sangat sulit mengakses anggaran dari pemerintah. Ujungnya, nanti disuruh pinjam atau kredit ke bank.

Sejumlah pelapak sampah, pencacah plastik dan pabrik proses biji plastik di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu mengungkapkan, bahwa dana yang dipakai atau dijalankan berasal dari pinjaman bank. Selama ini mereka mengelola sampah, mulai dari sampah hingga menjadi biji plastik dengan modal sendiri. Artinya, pemerintah tidak peduli.

Padahal apa yang mereka kerjakan sangat serius dan mengucurkan keringat merupakan implementasi circular economy. Mereka sudah berkorban begitu besar. Mestinya, mereka mendapatkan insentif dan penghargaan dari pemerintah.

Ketika harga pungutan berbagai jenis sampah, cacahan palstik turun draktis berbulan-bulan, pemerintah juga tidak peduli. Tidak ada pembelaan secara signifikan dari pemerintah. Mestinya pemerintah mencari sebab-sebab atau akar masalah turunnya harga tersebut. Kemudian melakukan intervensi, menjaga stabilitas harga.
Halaman Selanjutnya....