Pemerintah Sipil dan Militer Myanmar Saling Klaim Perwakilan di PBB

"Kementerian luar negeri mendapat kehormatan untuk menginformasikan bahwa Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab duta besar Kyaw Moe Tun," kata catatan itu. "Saat ini Tin Maung Naing, wakil duta besar perwakilan tetap, telah ditugaskan sebagai kuasa hukum ad interim dari misi permanen," tambah catatan itu.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada jumpa pers bahwa pihaknya telah menerima dua surat kontradiktif. "Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan (belum menentukan) apa yang akan kami lakukan," kata Dujarric. "Jujur saja di sini, kami berada dalam situasi yang sangat unik yang sudah lama tidak kami lihat. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya," imbuh dia.

Komite akreditasi dan protokol PBB akan menyelidiki masalah ini dan selanjutnya akan memberi masukan ke Majelis Umum. Dujarric mengatakan bahwa utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, melanjutkan perbincangannya dengan berbagai pihak mengenai situasi saat ini.

Pada Jumat (26/2) lalu, Burgener mengatakan bahwa penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendesak kembali ke demokrasi.

Menurut aturan prosedur Majelis Umum, surat kepercayaan harus dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan, atau menteri luar negeri. Komunikasi yang dikirim ke kantor Guterres pada Selasa (2/3) menggunakan kop surat Kementerian Luar Negeri Myanmar, tetapi surat tersebut tidak ditandatangani.
Halaman Selanjutnya....