Pemerintah Sipil dan Militer Myanmar Saling Klaim Perwakilan di PBB

Kyaw Moe Tun mencatat dalam suratnya bahwa Presiden Win Myint dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi menunjuknya tahun lalu dan mereka merupakan pemimpin terpilih yang sah.

Dujarric mengatakan PBB belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun pada pemerintah Myanmar sejak kudeta 1 Februari. Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum pada Jumat bahwa pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya, harus diakui komunitas internasional.

Dalam suratnya, Kyaw Moe Tun juga meminta Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk terus mendukungnya untuk peran ini. Sementara Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bertemu secara virtual dengan Kyaw Moe Tun pada Selasa.

Greenfield memuji Moe Tun atas pernyataannya yang berani dan penuh kasih kepada Majelis Umum PBB dan menyatakan dukungan Amerika Serikat untuk rakyat Burma dan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang akan membahas masalah Myanmar dalam pertemuan tertutup pada akhir pekan ini. Dewan tersebut juga telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat Myanmar namun tidak mengecam kudeta tersebut karena ditentang oleh Russia dan Tiongkok. DW/CNA/Rtr/I-1