Pemerintah Siapkan "Bailout" Rp20 T

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Asuransi Jiwasraya merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2020. Permintaan itu sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di kedua perusahaan tersebut.

Seperti diketahui, kasus gagal bayar polis Jiwasraya mulai mengemuka pada 2018 ketika perusahaan membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun rupiah. Pada September 2019, kerugian turun jadi 13,7 triliun rupiah. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar 27,2 triliun rupiah.

Kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak 2015.

Kasus tersebut kembali menjadi pukulan telak bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan mengawasai industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Pengawasan OJK dinilai lemah.
Halaman Selanjutnya....