Pemerintah Rancang Sistem Pelaporan Tindakan Terorisme
Ilustrasi - Warga menggusung spanduk penolakan terhadap aksi terorisme dan radikalisme.
Foto: ANTARA/Maulana SuryaJAKARTA - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tengah merancang sistem pelaporan tindak ekstrimis yang mengarah kepada aksi terorisme.
Dalam siaran pers Kemenko Polhukam diterima di Jakarta, Jumat (18/10), pembahasan rancangan sistem pelaporan tersebut dilakukan oleh jajaran Kemenko Polhukam di Pontianak, Kamis (17/10).
Asisten Deputi Koordinasi HAM Kemenko Polhukam Brigjen TNI Ruly Chandrayadimen menilai pembahasan ini perlu dilakukan karena hingga saat ini pemerintah tidak memiliki khusus untuk menerima pelaporan tindakan ekstrimis yang mengarah ke aksi terorisme.
- Baca Juga: Potensi Cuaca Ekstrem
- Baca Juga: Peneliti: Program subsidi EV perlu difokuskan untuk transportasi umum
"Belum ada sistem pelaporan yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban, dan pelapor. Hal ini terkendala karena belum adanya regulasi yang menjadi dasar hukum," kata dia dalam rapat tersebut.
Padahal, Ruly menilai wadah pelaporan khusus itu sangat diperlukan agar pemerintah dapat melakukan penanganan aksi terorisme dengan cepat.
Karena kondisi tersebut, Kemenko Polhukam mengundang banyak pihak dalam rapat guna memastikan sistem pelaporan sesuai dengan regulasi dan tidak menabrak undang-undang.
Pihak yang diundang dalam rapat tersebut diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta sejumlah perwakilan dari kementerian terkait. Dengan adanya pembahasan ini, Ruly berharap sistem pelaporan tersebut bisa terbentuk secepatnya sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberantas aksi terorisme.
Berita Trending
- 1 Ini Daftar Pemenang AMI Awards 2024, Salma Salsabil dan Sal Priadi Jadi Artis Solo Terbaik
- 2 Sah, KPU Surabaya Tetapkan Eri-Armuji Raih Suara Terbanyak Pilkada Surabaya
- 3 Tersajinya "Derby" Jatim Persebaya vs Arema di Liga 1 Indonesia
- 4 Apakah Ini Tanda Pilkada DKI Satu Putaran Saja, Pramono-Rano Menang Dalam Rekapitulasi Suara Tingkat Kota/Kabupaten
- 5 Wamenag: Presiden Prabowo Minta Biaya Haji 2025 Tetap Rasional dan Efisien