Pemerintah Pertahankan HGBT, Ini Pertimbangan yang Mendasarinya

JAKARTA - Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri akan diperpanjang penerapannya pada tahun ini. Keputusan tersebut memberikan angin segar bagi sektor industri karena dapat menjamin kepastian usaha dan daya saingnya serta menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar 247,26 triliun rupiah, meliputi peningkatan ekspor sebesar 127,84 triliun rupiah, peningkatan penerimaan pajak sebesar 23,3 triliun rupiah, juga penurunan subsidi pupuk sebesar 4,94 triliun rupiah. “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (25/1).

Karenanya, Menperin menyampaikan penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada 2025- 2029.

Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan III – 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dollar AS, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar 515,7 triliun rupiah setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada 2024.

“Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya,” papar Menperin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan), sehingga terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

Adapun realisasi penyerapan gas bumi pada 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT.

Banyak Kendala

Meski demikian, dalam perjalanannya, penyerapan HGBT masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, harga gas regasifikasi yang ditawarkan PGN mencapai 16 dollar AS per MMBTU (Million British Thermal Unit) atau sekitar 2,5 kali lipat HGBT. Kemudian, terdapat pembatasan kuota yang dihitung harian atau bulanan dengan pengenaan surcharge.

Pada 2024, kuotanya 60 persen dari kontrak di Jawa bagian barat. Selain itu, ada industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima HGBT namun belum menerima pasokan gas bumi, seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 40 BBTUD (British thermal unit per day).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kemungkinan kebijakan harga gas bumi murah untuk tujuh sektor industri itu akan berlaku selama lima tahun, tetapi bakal dievaluasi setiap tahun.