Tak Ada Lagi Diskon! PLN Umumkan Tarif Listrik Normal, Pengeluaran Rumah Tangga Kembali Membengkak

JAKARTA – Berakhirnya diskon tarif listrik pada Maret 2025 tentunya dapat menimbulkan dampak lebih luas, baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah.

Namun, di sisi lain, normalisasi tarif listrik ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan efisiensi energi dan mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyampaikan per 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025.

“Setelah berakhirnya masa diskon, maka per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025,” ujar Greg ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat (28/2).

Greg menjelaskan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA merupakan kebijakan dari pemerintah. “Program ini diberlakukan bulan Januari dan Februari 2025,” kata dia.

Paket stimulus ekonomi tersebut tidak diperpanjang oleh pemerintah selepas Februari 2025. Oleh karena itu, pada Maret 2025, tarif listrik kembali normal.

Berikut adalah tarif normal dari masing-masing batas daya, dikutip dari ketetapan tarif adjustment Triwulan I tahun 2025:

900 VA: Rp1.352 per kVArh;

1.300 VA: Rp1.444,70 per kVArh;

2.200 VA: Rp1.444,70 per kVArh;

3.500 VA–5.500 VA: Rp1.699,53 per kVArh;

6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kVArh.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan pemberian diskon 50 persen kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

"Enggak diperpanjang, dua bulan aja," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).