Pemerintah Mesti Waspada agar Tak Terjadi Skandal BLBI Jilid II

Ekonom UGM, Fahmi Radhy, mengatakan usulan DPR agar pengelolaan utang swasta dimasukkan dalam APBN bisa menjadi sinyal tentang potensi pecahnya kredit macet perbankan, khususnya dari sektor properti yang outstanding kreditnya mencapai sekitar 800 triliun rupiah.

"Mereka mencoba menggunakan pendekatan kekuasaan. Kalau usul itu disetujui, sama saja rakyat yang tanggung kerugian utang swasta. Kalau untung mereka ambil sendiri. Modus seperti ini sudah terjadi pada 1998 dalam kasus BLBI," papar dia ketika dihubungi, Jumat (7/7).

Fahmi pun mengaku heran, bagaimana usulan sekonyol itu bisa masuk dalam sidang DPR dan pemerintah. Sebab, pengelolaan utang pemerintah saja yang saat ini hampir 4.000 triliun rupiah sudah kedodoran.

Apalagi, jika ditambah dengan kewajiban menanggung utang swasta, misalnya, jika terjadi kredit macet properti di perbankan.

"Kita mau ke mana kalau perbankan kolaps. Apa mau ke Bank Dunia dan IMF? Tentu mereka akan menuntut yang lebih besar lagi ke Indoneisa," ujar dia.
Halaman Selanjutnya....