Pemerintah Jangan Sungkan Anulir Tapera

JAKARTA - Setelah menyadari akan kuatnya reaksi penentangan dari pekerja terkait iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), semestinya pemerintah tidak perlu sungkan lagi membatalkan Peraturan Pemerintah No Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera karena dinilai belum menjadi kebutuhan mendasar dan urgent untuk saat ini.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai iuran Tapera ini jika tidak dibatalkan berarti betul-betul memaksa kemampuan masyarakat.

"Semestinya jika melihat eskalasi penolakan publik yang meningkat, program ini dibatalkan, bukan hanya ditunda," tegas Anthony.

Kenapa bukan ditunda, karena menurut Anthony, bisa saja suatu saat nanti pemerintah berlakukan lagi sembari menunggu waktu yang tepat menurut regulator. Dia pun berharap agar pemerintah jangan membuat peraturan seenaknya tanpa pernah memikirkan kepentingan rakyat banyak.

Dia menegaskan pemaksaan terhadap rakyat, dengan alasan apa pun, melanggar konstitusi, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hak kebebasan (freedom) manusia yang dijamin konstitusi.
Halaman Selanjutnya....