Kapasitas Pemerintah Kelola Dana Publik Diragukan

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik keras kebijakan yang terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain itu, dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara menyeluruh dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020 hingga 2023.

Permintaan itu disampaikan Rieke jelang penutupan rapat paripurna DPR RI, pada Selasa (4/6), dengan merujuk temuan BPK pada tahun 2021 yang melaporkan ratusan ribu pensiunan belum mendapat pengembalian dana Tapera.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang diminta pendapatnya mengatakan masalah utama dari kebijakan Tapera adalah iuran jelas akan menambah beban keuangan bagi pekerja dan pengusaha. Selain itu, ada kekhawatiran efek akumulasi dana dan compound interest yang justru bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.

"Ada ketidakpercayaan yang besar dari masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Pengalaman dengan berbagai program pemerintah sebelumnya, seperti dana BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik sering kali tidak optimal," kata Achmad.

Salah satu risiko utama Tapera, katanya, adalah potensi salah kelola dana. Dana yang diakumulasi dari potongan gaji pekerja dan pemberi kerja mencapai jumlah yang sangat besar. Kekhawatiran lain adalah risiko korupsi dan penggunaan dana yang ugal-ugalan. Indonesia memiliki sejarah panjang masalah korupsi dalam pengelolaan dana publik.
Halaman Selanjutnya....