Pemerintah Jangan Sungkan Anulir Tapera

"Jadi, itu melanggar hak konstitusional rakyat untuk bisa menentukan pilihan atas kebutuhannya sendiri," tandasnya.

Menabung menurut Anthony adalah pilihan. Pilihan untuk konsumsi hari ini atau konsumsi di masa depan (alias menabung). "Pilihan tersebut merupakan hak manusia, hak rakyat. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah, yang boleh merampas hak tersebut, dengan alasan apa pun," tegas Anthony.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan selama ini yang menjadi andalan pertumbuhan adalah permintaan domestik serta proyek strategis nasional. Saat ini, tekanan terhadap permintaan domestik tidaklah kecil, dan karena itu dapat dimengerti mengapa muncul penolakan yang kuat, misalnya terhadap rencana kenaikan biaya kuliah di PTN (UKT) serta potongan Tapera. Menurut Aloysius, penolakan tidak akan terjadi secara masif bila daya beli masyarakat masih dalam situasi yang aman.

Sebelumnya, beberapa menteri seperti Menteri PUPR, Menkeu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengaku sangat tidak menduga kalau publik begitu antusias menolak kebijakan tersebut. Sebab itu, pemerintah akan mengkaji kembali PP Tapera ke depan.

Beri Masukan
Halaman Selanjutnya....