![Pemerintah Jangan Manjakan BUMN dengan PMN](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-jangan-manjakan-bumn-dengan-pmn-220915082825.jpg)
Pemerintah Jangan Manjakan BUMN dengan PMN
![Pemerintah Jangan Manjakan BUMN dengan PMN](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-jangan-manjakan-bumn-dengan-pmn-220915082825.jpg)
SETUJUI PMN - Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo (kedua kiri) didampingi sejumlah direksi bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlamen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9). Dalam RDP tersebut Komisi XI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bank BTN melalui mekanisme rights issue, dengan PMN senilai 2,48 triliun rupiah.
Banyak BUMN mendapatkan PMN hanya untuk mengurangi beban utang mereka tanpa ada peningkatan produktivitas.
JAKARTA - Pemerintah diminta tak memanjakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan penyertaan modal negara (PMN). Perusahaan plat merah yang tak produktif dan tak mampu meningkatkan kapasitas usahanya tak perlu disuntik modal.
Apalagi saat ini APBN jebol. Tentunya dengan mengobral PMN bukanlah langkah tepat karena bisa makin menambah beban anggaran.
Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan menegaskan pemberian PMN harus benar-benar sesuai keperluan perusahaan dan tak hanya menjadi cara singkat bagi BUMN untuk mendapatkan modal. Dia menambahkan pemberian PMN ini seharusnya mampu meningkatkan produktivitas perusahaan yang hasilnya bisa dilihat dalam laporan tahunan.
"(Namun) Yang ada, banyak BUMN mendapatkan PMN hanya untuk mengurangi beban utang mereka tanpa ada peningkatan produksi perusahaan," tegasnya pada Koran Jakarta, Rabu (14/9).
Dia meminta penyelenggara negara tidak memanjakan BUMN dengan terus memberikan PMN. Menurut dia, perusahaan perusahaan milik negara harus lebih kreatif dalam mencari pendanaan serta meningkatkan revenue mereka kedepannya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya