Pemerintah Jangan Manjakan BUMN dengan PMN

JAKARTA - Pemerintah diminta tak memanjakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan penyertaan modal negara (PMN). Perusahaan plat merah yang tak produktif dan tak mampu meningkatkan kapasitas usahanya tak perlu disuntik modal.

Apalagi saat ini APBN jebol. Tentunya dengan mengobral PMN bukanlah langkah tepat karena bisa makin menambah beban anggaran.

Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan menegaskan pemberian PMN harus benar-benar sesuai keperluan perusahaan dan tak hanya menjadi cara singkat bagi BUMN untuk mendapatkan modal. Dia menambahkan pemberian PMN ini seharusnya mampu meningkatkan produktivitas perusahaan yang hasilnya bisa dilihat dalam laporan tahunan.

"(Namun) Yang ada, banyak BUMN mendapatkan PMN hanya untuk mengurangi beban utang mereka tanpa ada peningkatan produksi perusahaan," tegasnya pada Koran Jakarta, Rabu (14/9).

Dia meminta penyelenggara negara tidak memanjakan BUMN dengan terus memberikan PMN. Menurut dia, perusahaan perusahaan milik negara harus lebih kreatif dalam mencari pendanaan serta meningkatkan revenue mereka kedepannya.

Saat ini, Komisi VI DPR RI mendalami usulan PMN tunai maupun nontunai yang diusulkan lima BUMN. Di antaranya, PT PLN (Persero), PT HK (Persero), PT LEN (Persero)/ Defend ID, PT RNI (Persero)/ ID Food, Perum LPPNI/ Airnav Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengingatkan BUMN-BUMN yang nantinya menerima suntikan dana PMN untuk dapat memberikan laporan secara berkala kepada Komisi VI. Kemudian, Komisi VI nantinya dapat mengetahui dampak secara kooperatif maupun secara kinerja dari apa yang telah diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

Dalam rapat di Senayan, Jakarta pada Selasa (13/9), PT PLN mengusulkan PMN tunai sebesar 10 triliun rupiah untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh penjuru nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. "Rinciannya sebagai berikut, pekerjaan pembangkit di daerah 3T sebesar 1,7 triliun rupiah, pekerjaan transmisi dan gardu induk untuk daerah 3T sebesar 3,8 triliun rupiah dan pekerjaan distribusi dan listrik desa untuk daerah 3T sebesar 4,5 triliun rupiah," ujar Aria Bima.

Lebih lanjut, PT Hutama Karya mengusulkan PNM tunai sebesar 28,884 triliun rupiah untuk memperkuat struktur permodalan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Selain itu, untuk menunjang program investasi kelompok usaha Holding Defend ID, PT Len Industri/ DEFEND ID mengusulkan penambahan PNM tunai sebesar 1,754 triliun rupiah.

Bebani APBN

Pada kesempatan lainnya, DPR RI menyetujui proses privatisasi dan PMN melalui mekanisme rights issue kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) pada 2022. Nilai PMN tersebut mencapai 3 triliun rupiah dan nilai rights issue porsi publik sebesar 900 miliar rupiah. Penggunaan suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan dua jalan tol di Sumatra (ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung) dan di Jawa (ruas tol Ciawi-Sukabumi).

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta BUMN Konstruksi PT Waskita Karya (Persero) untuk tidak selalu bergantung dengan PMN. Menurut dia, alasan utama pengajuan PMN Waskita adalah ingin menuntaskan proyek jalan tol di Palembang-Betung serta Ciawi-Sukabumi. Padahal, problem mendasar dari Waskita ini adalah krisis neraca keuangan di tubuh Waskita.

"Kalau setiap krisis keuangan solusinya adalah PMN, ini akan sangat membebani APBN. Apalagi saat ini katanya APBN lagi jebol. Kok Waskita dapat PMN," katanya dalam rapat dengan jajaran direksi Waskita Karya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/9).

Karena itu, Kamrussamad meminta jajaran direksi BUMN harus kreatif dalam mencari solusi pendanaan segala macam proyeknya. Menurutnya, masing-masing BUMN Karya harus mampu kembali menyehatkan neracanya sendiri.