Pemerintah Jangan Manjakan BUMN dengan PMN

Saat ini, Komisi VI DPR RI mendalami usulan PMN tunai maupun nontunai yang diusulkan lima BUMN. Di antaranya, PT PLN (Persero), PT HK (Persero), PT LEN (Persero)/ Defend ID, PT RNI (Persero)/ ID Food, Perum LPPNI/ Airnav Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengingatkan BUMN-BUMN yang nantinya menerima suntikan dana PMN untuk dapat memberikan laporan secara berkala kepada Komisi VI. Kemudian, Komisi VI nantinya dapat mengetahui dampak secara kooperatif maupun secara kinerja dari apa yang telah diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

Dalam rapat di Senayan, Jakarta pada Selasa (13/9), PT PLN mengusulkan PMN tunai sebesar 10 triliun rupiah untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh penjuru nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. "Rinciannya sebagai berikut, pekerjaan pembangkit di daerah 3T sebesar 1,7 triliun rupiah, pekerjaan transmisi dan gardu induk untuk daerah 3T sebesar 3,8 triliun rupiah dan pekerjaan distribusi dan listrik desa untuk daerah 3T sebesar 4,5 triliun rupiah," ujar Aria Bima.

Lebih lanjut, PT Hutama Karya mengusulkan PNM tunai sebesar 28,884 triliun rupiah untuk memperkuat struktur permodalan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Selain itu, untuk menunjang program investasi kelompok usaha Holding Defend ID, PT Len Industri/ DEFEND ID mengusulkan penambahan PNM tunai sebesar 1,754 triliun rupiah.

Bebani APBN
Halaman Selanjutnya....