Pemerintah Harus Gelar Uji Publik

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menegaskan jika pemerintah tetap menaikkan iuran, para buruh akan melakukan gugatan warga negara jika pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebelum melakukan gugatan, para buruh akan menggelar aksi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR, atau sehari setelah pelantikan anggota dewan baru.

"Aksi itu untuk mendorong DPR membentuk pansus. Pansus tersebut akan melihat di mana letak kesalahan dalam kasus defisit BPJS Kesehatan," kata dia.

Said Iqbal mengatakan gugatan warga negara sebelumnya pernah dilakukan para buruh pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu para buruh menuntut agar BPJS dibuatkan undang-undangnya. "Permohonan itu dikabulkan, kemenangan waktu itu adalah kemenangan buruh bersama rakyat yang dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat," kata dia.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Asrian Hendi Cahya mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen akan memberatkan masyarakat dan mengurangi tingkat keaktifan peserta.

Penegakan Hukum
Halaman Selanjutnya....