Pemerintah Didesak Intervensi Tanaman Perkebunan Rakyat

JAKARTA - Pemerintah diminta segera memulihkan subsektor tanaman perkebunan rakyat. Pasalnya, nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman perkebunan rakyat pada Mei lalu mejadi yang terparah dibanding subsektor pertanian lannya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebut dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, penurunan NTP nasional hingga di bawah 100 dipengaruhi pelemahan NTP di tiga subsektor, yakni NTP Subsektor Tanaman Pangan (0,54 persen), Subsektor Hortikultura (0,58 persen), dan penurunan terbesar di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (2,30 persen).

Terkait besarnya penurunan NTP untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, hal ini dipengaruhi kebijakan sejumah negara memproteksi wilayahnya sehingga membatasi arus perdagangan internasional. Untuk tanaman perkebunan rakyat jelas terdampak karena akses keluar-masuk di tiap-tiap negara dunia semakin ketat. "Pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk mengonversi tanaman-tanaman perkebunan ke tanaman pangan," tegas Henry di Jakarta, Kamis (4/6).

Hal itu penting karena harga tanaman perkebunan saat ini turun. Selain itu, masih banyak tanah-tanah perkebunan yang dapat dimaksimalkan untuk tanaman pangan. "Hal ini relevan dengan ancaman krisis pangan yang diprediksi oleh FAO, kita harus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia," pungkas Henry.

ers/E-10