Pemerintah Belum Serius Membangun Kemandirian Pangan

Dia pun mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang hasilnya jauh dari ekspektasi publik, sementara dari sisi lingkungan sudah banyak yang dikorbankan untuk menjalankan proyek tersebut.

Meskipun impor beras belum sampai 5 persen, tapi sangat jelas pemerintah tidak ada niat untuk mengurangi beban anggaran. Devisa terus terkuras habis untuk membiayai impor pangan, sementara pemerintah tak ada niat untuk mengakhirinya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan dengan melihat besarnya potensi pertanian serta kondisi sosio-ekonomi sebagian masyarakat tani di perdesaan yang belum sejahtera, maka tingginya kebutuhan pangan (beras) nasional semestinya menjadi peluang untuk merealisasikan kemandirian pangan.

"Pernyataan seperti itu sama halnya memberi angin segar ke oligarki dan pemburu rente dari impor pangan untuk mengeruk untung lebih besar lagi. Sebab, dalam konteks Indonesia 5 persen impor itu jumlahnya juga besar, semestinya pemerintah harus mengurangi impor beras," tegas Awan.

Dari Surabaya, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan problem yang ditimbulkan oleh impor pangan bukan sekadar dari persentase atau jumlah volume yang diimpor, tapi juga soal kapan impor itu dilakukan dan keakuratan data yang mendasari jumlah impor.
Halaman Selanjutnya....