Pemerintah Bakal Pidanakan Debitur yang Jaminkan Aset Palsu

Kedua yah KPK itu lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga seperti Komnas HAM.

KPK di luar eksekutif.

Jadi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPK rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian pemerintah.

Oleh sebab itu, kalau kita masukan, berarti dikooptasi.

KPK kalau masuk tim, nanti dikira disetir, dikooptasi, dan sebagainya.
Halaman Selanjutnya....