Pembangunan IKN Diharapkan Tak Bebani Masyakarat

SAMARINDA - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengharapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor serta tidak membebani masyarakat.

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Senin (4/4).

Dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh pemerintah pusat, tambah Hadi, hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat.

Hadi menambahkan mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial. Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit ataupun pengusaha diberbagai bidang lainnya.

"Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi.
Halaman Selanjutnya....