Pembangunan IKN Diharapkan Tak Bebani Masyakarat

SAMARINDA - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengharapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor serta tidak membebani masyarakat.

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Senin (4/4).

Dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh pemerintah pusat, tambah Hadi, hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat.

Hadi menambahkan mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial. Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit ataupun pengusaha diberbagai bidang lainnya.

"Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.

Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang.

Siapkan SDM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi pemindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul secara merata. "Harus mempersiapkan SDM kita agar mampu dan siap bersaing dengan adanya IKN," kata Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.

Untuk itu, Edy mendorong agar masing-masing lembaga pendidikan, termasuk universitas di Kalteng, terus meningkatkan kualitas dan mutunya sehingga tidak kalah dengan universitas dari provinsi lain.

"Jangan sampai universitas kita kalah bersaing. Kita sebagai daerah yang berdekatan dengan IKN harus bisa mengambil peran yang maksimal," terangnya.

Edy tak ingin keberadaan IKN ke depan yang sangat dekat dengan Kalteng tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan peran Kalteng kurang optimal dan sedikit porsinya.

Selama ini, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan Pemprov Kalteng untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, baik di wilayah perkotaan maupun hingga pedesaan.

Tak hanya di bidang pendidikan, namun juga lainnya, seperti kesehatan, pariwisata, perindustrian, maupun perdagangan yang meliputi pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Ahmad Syaifudi, menjelaskan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM selama ini terus dipacu.

"Bahkan tak hanya SDM, namun juga diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah secara merata," terangnya.

Mulai dari kebutuhan bangunan atau ruang kelas yang memadai, hingga fasilitas penunjang di antaranya perangkat komputer untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Berbagai upaya ini untuk mewujudkan visi Kalteng Makin Berkah, yakni Kalteng semakin bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis, di antara misinya yakni mempercepat pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.