Pembagian Saham Blok Mahakam Untungkan Asing

JAKARTA - Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan terkait transfer 39 persen saham Pertamina di Blok Mahakam ke pada perusahaan Total, Prancis dinilai merugikan negara. Karenanya, pemerintah diminta untuk segera membatalkannya sambil mencari skema tepat untuk mengembangkan Blok Mahakam.

Direktur Eksektutif Indonsian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan semestinya pemerintah lebih memilih tender secara terbuka dengan mengundang sejumlah kontraktor migas yang memberikan penawaran tertinggi atas pembagian saham tersebut.

Menurut dia, langkah Itu lebih adil atau fair ketimbang membagikannya ke Total. Dengan demikian, lanjutnya, warga Indonesia melalui Pertamina akan memperoleh harga terbaik dan bebas dari potensi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Total sudah mengeruk sumber daya alam (SDA) Blok Mahakam selama setengah abad. Hal ini sudah lebih dari cukup, dan tidak perlu diperpanjang lagi," tegasnya di Jakarta, Selasa (12/9).

Agar lebih terjamin, pemerintah, terang Marwan, bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses transaksi saham tersebut. Pasalnya KPK sudah terbukti berhasil menjebloskan Menteri dan Wamen ESDM sebelumnya ke penjara karena kasus-kasus korupsi sektor migas
Halaman Selanjutnya....