Pemangku Kepentingan Harus Bersinergi Turunkan "Stunting"
Pencanangan Kampung KB -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat pencanangan Kampung KB di Dukuh Pandogan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Pemangku kepentingan diminta bersinergi dalam meningkatkan akselerasi penurunan kasus stunting.
JAWA TIMUR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam meningkatkan akselerasi penurunan kasus stunting di daerah.
"Sinergisitas antara Forkopimda, NU, Muhammadiyah, dan Aisyiyah sangat penting dalam meningkatkan akselerasi penurunan angka kasus tengkes (stunting) di Kabupaten Lumajang," katanya saat memberikan arahan pada acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah periode 2022-2027 di Pendapa Arya Wiraraja Lumajang, kemarin.
Menurutnya, sinergi antara NU, Muhammadiyah, dan Forkopimda harus ramai-ramai membuat program bapak asuh stunting, didata semua berapa jumlah kasus stunting dibagi habis.
Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang mencapai 23,8 persen dan angka itu masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni 21,6 persen. Sedangkan pemerintah sendiri menargetkan prevalensi kasus stunting turun hingga 14 persen di tahun 2024, sebagaimana pernyataan Presiden Joko widodo. Oleh karena itu, lanjut dia, pihak Kemenko PMK berharap prevalensi stunting di Lumajang bisa mencapai target dibawah 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
"Target nasional 14 persen untuk 2024, makanya Lumajang harus bisa dibawah 10 persen di tahun 2024," kata Muhadjir yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya