Pemangku Kepentingan Harus Bersinergi Turunkan "Stunting"

JAWA TIMUR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam meningkatkan akselerasi penurunan kasus stunting di daerah.

"Sinergisitas antara Forkopimda, NU, Muhammadiyah, dan Aisyiyah sangat penting dalam meningkatkan akselerasi penurunan angka kasus tengkes (stunting) di Kabupaten Lumajang," katanya saat memberikan arahan pada acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah periode 2022-2027 di Pendapa Arya Wiraraja Lumajang, kemarin.

Menurutnya, sinergi antara NU, Muhammadiyah, dan Forkopimda harus ramai-ramai membuat program bapak asuh stunting, didata semua berapa jumlah kasus stunting dibagi habis.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang mencapai 23,8 persen dan angka itu masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni 21,6 persen. Sedangkan pemerintah sendiri menargetkan prevalensi kasus stunting turun hingga 14 persen di tahun 2024, sebagaimana pernyataan Presiden Joko widodo. Oleh karena itu, lanjut dia, pihak Kemenko PMK berharap prevalensi stunting di Lumajang bisa mencapai target dibawah 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Target nasional 14 persen untuk 2024, makanya Lumajang harus bisa dibawah 10 persen di tahun 2024," kata Muhadjir yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kampung KB

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut Kampung Keluarga Berkualitas (KB) bisa mengurangi angka kemiskinan dengan lebih optimal. Untuk itu, Ganjar mengajak semua pihak mendukung program-program terkait kependudukan berjalan di semua daerah.

"Melalui Kampung KB upaya pengurangan angka kemiskinan bisa lebih optimal hasilnya," ujar Ganjar dalam keterangannya kepada awak media, Senin (26/5).

Dia mengatakan, Kampung KB tak hanya menjadi tempat tinggal bagi kelompok orang. Menurutnya, banyak kegiatan produktif yang mampu memberi nilai lebih kepada para warga, baik dalam hal kesehatan, kesejahteraan, maupun dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk. "Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat terkait dengan upaya pengendalian laju jumlah penduduk," tandasnya.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih, mengatakan, di Jawa Tengah ada banyak Kampung KB yang terus dikembangkan. Seluruh Kampung KB ini punya program yang progresif untuk kemajuan masyarakatnya.

Dia mencontohkan, Kampung KB Kokolaka di Kelurahan Jatirejo, Kota Semarang. Kampung dengan mayoritas warganya memiliki usaha pengolahan kolang kaling, yang menjadi ciri khas dari wilayah tersebut.

Eka menyebut, Kampung KB di Jawa Tengah tidak berfokus di 1 kampung saja. Masih ada kampung KB lainya yang juga memiliki program-program progresif.