Pemanfaatan Energi Fosil Dominan

Pengawasan langsung oleh Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk memacu penggunaan EBT, seperti yang dilakukannya di sektor infrastruktur.

JAKARTA - Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini masih sangat minim dan bahkan lebih kecil dibandingkan energi fosil. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun langsung menangani sektor energi, khususnya energi baru dan terbarukan (EBT). Hal itu perlu dilakukan di sisa waktu dua tahun masa kepemimpinannya, seperti yang dilakukannya di sektor infrastruktur dalam tiga tahun masa kepemimpinannya.

Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi, Andang Bachtiar, menegaskan penanganan sektor energi jangan bergantung pada level di bawah Presiden.

"Apabila di bidang infrastruktur itu, Presiden cek terus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Maka demikian pun di sektor energi, Presiden harus jadi panglima sektor energi ," jelasnya, di Jakarta, Senin (23/10).

Andang melanjutkan, cara ini bertujuan supaya visi jangka panjang sektor energi bisa dikejar. Pemerintah tidak bisa hanya terpaku pada rencana jangka pendek saja. Salah satu masalah saat ini masih stagnannya bauran energi sektor EBT. Keterlibatan Presiden secara langsung juga merupakan bagian dari upaya mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke EBT

Kondisi saat ini berdasarkan data 2016, porsi EBT baru 7,7 persen, sementara energi berbasis fosil masih menguasai dengan porsi minyak bumi sebesar 33,8 persen, batu bara sekitar 34,6 persen, dan gas bumi mencapai 23,9 persen. Pencapaian sektor EBT ini juga sempat tersendat yang membuat target capainnya meleset.

Di sisi lain, target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang pada tahun 2025 porsi EBT harus digenjot sampai 23 persen, sedangkan energi fosil sebesar 77 persen dengan rincian minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen, dan gas bumi 22 persen.

Lebih lagi, pada 2050, porsi EBT harus sudah mencapai 31 persen, sementara energi berbasis fosil tinggal 69 persen dengan rincian minyak bumi 20 persen, batu bara 25 persen, dan gas bumi 24 persen. Target-target ini mengartikan butuhnya pressing (tekanan) ketat dari Presiden agar kinerja di level bawah bisa mengimbangi target tersebut.

Menambahkan itu, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadharma, mengatakan masa depan Indonesia bergantung pada energi terbarukan. Oleh karena itu, Undang-Undang Energi Terbarukan harus kita dorong sebagai payung hukum. Selain itu, konsistensi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah harus ada, dan itu untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek seperti sekarang ini.

Terus Meningkat

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdianan menyebutkan kapasitas pembangkit EBT terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Panas Bumi, terdapat tambahan kapasitas terpasang dari PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 mega watt (MW) di tahun 2017.

"Kurun waktu 2014-2017, kapasitas terpasang menunjukkan tren peningkatan dari 1.403,5 MW di tahun 2014 menjadi 1.698,5 MW di tahun 2017," ungkapnya.

Hal serupa juga dengan PLT Surya (PLTS) dan PLT Mikrohidro (PLTM/MH), tren keduanya menunjukkan peningkatan dari 122,7 MW di 2014, meningkat menjadi 259,8 MW di 2017.ers/E-10