Pejabat Bekasi Diminta Banyak Berinovasi
Penjabat Sekretaris Daerah Jaoharul Alam mewakili Pj Bupati melantik 40 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di Aula KH Noer Alie, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Jum'at, (25/10).
Foto: Fajar CQABEKASI - Para pejabat Kabupaten Bekasi harus mempu berinovas dalam bertugas demi pelayanan masyarakat yang terus membaik. Harapakan dan permintaan ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemkab.
"Para pejabat pengawas yang dilantik mesti mampu beradaptasi dan membuat inovasi agar pelayanan masyarakat semakin baik," ujarnya. Jaoharul menekankan, agar pejabat selalu memegang integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
"Jabatan yang saudara emban adalah amanah. Dan amanah itu dengan kesadaran bahwa setiap tindakan yang saudara ambil akan berdampak langsung kepada masyarakat luas," ungkapnya.
- Baca Juga: Perkuat Sinergi Hadapi Bencana
- Baca Juga: 7 Kecamatan Bekasi Dilanda Banjir
Jaoharul Alam mewakili Bupati Bekasi melantik 40 Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di aula KH Noer Alie, Gedung Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat (25/10).
Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.03 03/Kep.3218-BKPSDM/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Jaoharul Alam menjelaskan, pelantikan ini sejalan dengan pelantikan pejabat Eselon 3. Ini untuk mengisi jabatan yang kosong di Jabatan Pengawas atau Eselon 4. Mereka kebanyakan berada di UPTD Dinas Kesehatan, Sekretariat, maupun kecamatan.
Selain itu, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Wali Kota Wakil Wali Kota melarang untuk melakukan rotasi-mutasi, tetapi sesuai dengan aturan tersebut juga ada pengecualian. Artinya, membolehkan rotasi jika sudah mendapat izin Menteri Dalam Negeri.
- Baca Juga: Bawaslu: RT/RW Jangan Terlibat Politik Pencoblosan
- Baca Juga: Pemkot Bogor Pindahkan TPS Rawan Bencana
"Kita sudah mendapat persetujuan menteri dalam negeri. Demikian juga sudah ada persetujuan dari Provinsi Jawa Barat yang disampaikan kepada kita untuk bisa melakukan mutasi," tuturnya. wid/G-1
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
- 5 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
Berita Terkini
- Wisata Taman Laut 17 Pulau Destinasi Alternatif Pulau Komodo
- Gerak Cepat, Gulkarmat Kerahkan 75 Personel Padamkan Rumah yang Terbakar di Kampung Bahari
- Beijing Kecam Tindakan Pemerintah AS yang Batasi Visa Pejabat Hong Kong
- Mengagetkan Cawagub DKI Suswono Tidak Bisa Mencoblos di Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya
- Waspada yang Akan Bepergian, Hujan Ringan hingga Deras Disertai Petir Mengguyur Indonesia Pada Sabtu