PBB Memperingatkan Ancaman Kenaikan Permukaan Laut dapat Memicu Eksodus Massal

NEW YORK CITY - Sekretaris JenderalPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Selasa (14/2) memperingatkan pemanasan global dapat memaksa eksodus massal seperti "skala alkitab" karena orang-orang menyelamatkan diri dari dataran rendah.

Dia menyerukan kerangka hukum untuk diterapkan sebagai persiapan, terutama bagi para pengungsi.

"Bahayanya sangat akut bagi hampir 900 juta orang yang tinggal di zona pesisir pada ketinggian rendah, itu satu dari sepuluh orang di bumi," kata Antonio Guterres dalam forum Dewan Keamanan PBB.

"Masyarakat dataran rendah dan seluruh negara bisa hilang selamanya. Kita akan menyaksikan eksodus massal seluruh populasi dalam skala alkitabiah," katanya.

Dikutip dari The Straits Times, ancaman itu, tambahnya, bukan hanya pada negara kepulauan kecil.

"Negara-negara seperti Bangladesh, Tiongkok, India, dan Belanda semuanya dalam bahaya, sementara kota-kota besar di setiap benua akan menghadapi dampak serius. Dari Kairo hingga Jakarta, dari Los Angeles hingga Kopenhagen," kata Guterres.

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC) mengatakan permukaan laut naik 15 centimeter hingga 25 centimeterantara tahun 1900 dan 2018.

"Tapi setiap pecahan dari satu derajat diperhitungkan. Jika suhu naik 2 derajat Celcius, kenaikan level itu bisa berlipat ganda, dengan kenaikan suhu lebih lanjut membawa kenaikan permukaan laut secara eksponensial," kata Guterres.

Organisasi Meterologi Dunia World (Meteorological Organization / WMO), pada Selasa mengatakan permukaan laut rata-rata global telah meningkat lebih cepat sejak tahun 1900 dibandingkan abad sebelumnya dalam 3.000 tahun terakhir. Lautan global juga menghangat lebih cepat selama satu abad terakhir daripada kapan pun dalam 11.000 tahun terakhir, katanya.

"Tingkat kenaikan permukaan laut tergantung pada tindakan global untuk mengurangi emisi. Tingkat rata-rata kenaikan permukaan laut adalah 1,3 milimeter per tahun antara 1901 dan 1971, meningkat menjadi 4,5 milimeterper tahun selama 2013-2022," kata WMO.

Menurutnya, kenaikan permukaan laut sebagian didorong oleh pemanasan laut, air memuai karena semakin panas, dan mencairnya gletser dan tudung es. Ke depan, mencairnya lapisan es di Greenland dan Antartika akan menjadi pendorong utama kenaikan permukaan laut.

WMO mengatakan selama 2.000 tahun ke depan, permukaan laut rata-rata global akan naik sekitar 2 meter hingga 3 meterjika pemanasan dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius; 2 meter hingga 6 meter jika terbatas pada 2 derajat Celcius; dan 19 meter hingga 22 meter dengan pemanasan 5 derajat Celcius.

Kondisi itu akan terus meningkat selama ribuan tahun. "Dalam kasus ekstrim di mana umat manusia tidak melakukan apapun untuk mengontrol peningkatan emisi gas rumah kaca, ada risiko kenaikan permukaan laut sebesar 2 Celciuspada tahun 2100 dan bahkan 15m pada tahun 2300," kata WMO.

"Masalahnya harus diatasi di seluruh kerangka hukum dan hak asasi manusia," ujar Guterres.

Naiknya permukaan laut berarti menyusutnya daratan, katanya, yang dapat mendorong kemungkinan perselisihan atas tanah dan ruang laut.

"Rezim hukum saat ini harus melihat ke masa depan dan mengatasi setiap celah dalam kerangka kerja yang ada, termasuk dalam hukum pengungsi internasional," kata Guterres.

Ini juga harus berdampak pada masa depan bagi negara-negara yang menghadapi kehilangan wilayah tanah mereka sepenuhnya.

Guterres menjelaskan, naiknya permukaan laut dikombinasikan dengan intrusi air asin yang dalam akan membuat sebagian besar kawasan delta Indus, Gangga, dan Brahmaputra tidak dapat dihuni.

"Kami melihat ancaman serupa di Delta Mekong dan sekitarnya. Konsekuensi dari semua ini tidak terpikirkan. Komunitas dataran rendah dan seluruh negara bisa hilang selamanya," ungkapnya.

Guterres mengatakan, Dewan Keamanan PBB memiliki peran kritis untuk mengatasi "tantangan keamanan yang menghancurkan yang timbul dari naiknya permukaan laut".

Masalah ini pernah menjadi kontroversi di masa lalu: Pada tahun 2021, Rusia memveto resolusi yang menghubungkan perubahan iklim dan keamanan global, yang didukung oleh mayoritas anggota Dewan.