Proses Legislasi -- RUU TNI Dinilai Akan Perkuat Pertahanan Negara
Pasal Larangan Bisnis Personel TNI Tengah dalam Pembahasan
Foto : ANTARA/HO-Humas Menko Polhukam
TERIMA MASUKAN -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto saat membuka acara Rakorwas Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) - Polri, di Jakarta Utara, Rabu (17/7). Menko Polhukam menyatakan saat ini tengah menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat terkait pembahasan RUU TNI 2024.
Menko Polhukam mengungkapkan saat ini pembahasan RUU TNI 2024 tengah fokus membahas usulan penghapusan pasal terkait larangan personel TNI menjalankan bisnis.
JAKARTA - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI sedang membahas usul menghapus pasal yang melarang personel TNI untuk menjalankan bisnis dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Menteri koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan pembahasan itu dilakukan jajaran Kemenko Polhukam dalam rangka Daftar Intervensi Masalah (DIM) RUU TNI.
Baca Juga :
TNI Demak Bantu Bangun Jalan Penghubung Dua Desa
"Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," kata Hadi di Jakarta Utara, Rabu (17/7).
Untuk diketahui, dua pasal yang disebut Hadi yakni soal perpanjangan masa jabatan dan penempatan personel TNI di jabatan publik.
Baca Juga :
Kodim Maybrat Bantu Bangun Rumah Warga di Yukase
Menurut Hadi, seluruh pihak berhak memberikan masukan kepadanya demi memastikan RUU TNI tepat untuk kebutuhan masyarakat.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya