Panama Resmi Menarik Diri dari Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok

PANAMA CITY - Dalam konsesi utama kepada Washington, Presiden Panama Jose Raul Mulino pada Kamis (6/2) mengkonfirmasi bahwa Panama telah menarik diri dari program infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) milik Tiongkok.

Mulino mengatakan Kedutaan Besar Panama di Beijing telah memberi pemberitahuan 90 hari yang diperlukan kepada Tiongkok mengenai keputusannya untuk tidak memperbarui keterlibatannya dalam program tersebut, yang telah diikutinya pada tahun 2017.

Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan penarikan diri dari program bernilai triliunan dollar milik Presiden Xi Jinping, yang beroperasi di lebih dari 100 negara.

Pada Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian berpendapat, kemitraan tersebut membuahkan "hasil yang bermanfaat" dan mendesak Panama untuk "menolak campur tangan eksternal".

Hal ini terjadi di akhir kunjungan Marco Rubio selama seminggu ke Amerika Tengah, kunjungan pertamanya sebagai diplomat tinggi AS.

Ia sempat mengancam akan mengambil tindakan terhadap Panama kecuali jika negara itu segera membuat perubahan untuk mengurangi pengaruh Tiongkok di terusan itu, Namun ia kemudian tampak lebih lunak, memuji janji Mulino menghentikan program infrastruktur Tiongkok sebagai "langkah maju yang besar" bagi hubungan bilateral.

Menyusul ancaman pengambilalihan Terusan Panama oleh Trump, Mulino bulan lalu memerintahkan audit terhadap Hutchison Holdings.

"Jika mereka melanggar ketentuan konsesi atau menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi negara, kami akan tindak lanjuti, namun saat ini audit masih berlangsung," ujarnya, Kamis.

Namun, Panama menolak klaim Amerika Serikat untuk menjamin jalur bebas bagi kapal-kapal pemerintahnya melalui Terusan Panama.

Mulino mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa pernyataan AS tentang jalur air tersebut "tidak dapat ditoleransi," dan ia menolak "hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan."

Departemen Luar Negeri As awal minggu ini mengklaim kapal-kapal pemerintah AS akan dapat melewati Terusan Panama tanpa membayar, sebuah langkah yang akan menghemat jutaan dollar AS setiap tahunnya.

Komentar tersebut kemungkinan akan memperburuk ketegangan antara kedua negara setelah AS mengutip kemajuan kerja sama militer dan menghadapi dugaan pengaruh Tiongkok atas terusan tersebut.

Kemudian, Mulino menambahkan di media sosial, ia akan berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Jumat sore.

Panama telah menjadi sasaran Gedung Putih sejak Trump mengklaim jalur air vital negara itu secara efektif telah diambil alih oleh Tiongkok dan bersumpah AS akan "mengambilnya kembali".

Menteri Luar Negeri AS Rubio mengatakan pada hari Kamis bahwa "tidak masuk akal" bagi kapal-kapal angkatan laut AS untuk membayar biaya transit melalui Terusan Panama, setelah presiden Panama menolak perjanjian mengenai jalur bebas.

"Saya merasa tidak masuk akal jika kami harus membayar biaya untuk transit di zona yang wajib kami lindungi pada masa konflik. Itulah harapan kami," kata Rubio kepada wartawan di Republik Dominika.

Namun, Rubio tidak menegaskan bahwa kesepakatan telah dicapai.

"Mereka adalah pemerintah yang dipilih secara demokratis. Mereka punya aturan; mereka punya undang-undang. Mereka akan mengikuti prosesnya, tetapi harapan kami tetap sama," katanya.

Trump menuduh negara Amerika Tengah itu mengenakan tarif berlebihan untuk menggunakan jalur perdagangannya, salah satu jalur tersibuk di dunia.

Kapal-kapal militer AS memiliki prioritas untuk melewati jalur air tersebut, menurut perjanjian netralitas tahun 1977 yang ditandatangani ketika AS setuju untuk mengembalikan terusan tersebut ke Panama.

Namun, semua kapal, terlepas dari asal, tujuan, atau benderanya, harus membayar tol yang bervariasi tergantung pada ukuran dan jenisnya.

"Mengapa mereka membuat pernyataan kelembagaan yang penting dari entitas yang mengatur kebijakan luar negeri AS, di bawah presiden AS, berdasarkan kepalsuan?" tanya Mulino, menyebut klaim tersebut "sangat tidak dapat ditoleransi".

Mulino mengatakan ia meminta duta besarnya di Washington untuk mengambil "langkah tegas" untuk menolak klaim yang dibuat oleh pemerintahan Trump.

Awal minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Mulino di Panama selama perjalanan melalui Amerika Tengah.

Setelah kunjungan tersebut, Rubio menyambut baik keputusan Panama untuk tidak memperbarui partisipasinya dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, sebuah rencana infrastruktur global yang dipimpin oleh Beijing. Rubio menyebut langkah itu sebagai "langkah maju yang besar" bagi hubungan bilateral.

Pada Kamis, Mulino mengatakan Panama telah secara resmi mengajukan dokumen untuk keluar dari Inisiatif Sabuk dan Jalan tetapi membantah keputusan tersebut dibuat atas permintaan AS. Ia mengatakan sedang meluangkan waktu untuk mengevaluasi hubungan Panama dengan Tiongkok dan apa yang terbaik bagi negara tersebut.