Otorita IKN Siapkan Pedoman Rehabilitasi Lahan di IKN

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN menyatakan IUP yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Reklamasi dan pascatambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan yang dimaksud.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni, mengatakan pihaknya melakukan percepatan pembangunan IKN tanpa merugikan masyarakat, yang terdampak proyek pembangunan Ibu Kota baru negara itu. "Kami siapkan langkah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan," ujarnya.

Langkah tersebut disiapkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan cepat dan tepat waktu, lanjut dia, dan tetap menghargai hak rakyat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, OIKN bakal menyelesaikan proses pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan baik. Pembangunan dipercepat secara bersamaan masyarakat diberlakukan secara baik dan adil sesuai arahan kepala negara.

"Langkah yang kami siapkan, salah satunya penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) plus," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....