
Orang Tua Harus Punya Kecakapan Literasi Digital
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidnag Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam Peringatan Safer Internet Day 2025, di Jakarta, Kamis (27/2).
Foto: Tangkapan layar Muhamad MarupJAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidnag Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan orang tua harus memiliki kecakapan literasi digital. Menurutnya, hal tersebut penting agar orang tua mampu mendampingi anak dalam mengakses internet.
“Kita perlu kehadiran orang dewasa, tapi harus sudah teredukasi dan terliterasi dan paham bahaya internet bagi anak-anak,” ujar Woro, dalam Peringatan Safer Internet Day 2025, di Jakarta, Kamis (27/2).
Dia menyebutkan, data UNICEF yang mencatat tidak sampai 40 persen orang tua yang punya pengetahuan cukup tentang internet. Sedangkan, hanya 37,5 persen anak yang merasa sudah mendapat informasi tentang cara berinternet yang nyaman.
Woro menambahkan, penyedia platform internet sudah membangun sistem perlindungan anak. Meski demikian, sistem tersebut belum terinformasikan dengan baik sehingga belum teraplikasi akan optimal.
“Ini artinya ada keprihatinan juga bagaimana kita minta orang tua untuk mendampingi, tapi tidak lebih 40 persen yang bisa mendampingi mereka,” jelasnya.
Hak Anak
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, menilai, rencana pemerintah mengatur aktivitas internet anak jangan sampai merenggut hak anak. Menurutnya, pembatasan harus berbasis pada kajian-kajian ilmiah.
Dia menambahkan, pihaknya telah menyebarkan survei singkat untuk orang tua dan anak. Dalam survei tersebut pihaknya memberikan beberapa saran yang terkait dengan umur ideal menggunakan media sosial.
"Sebaiknya kalau ini akan dibuat sebuah regulasi, harusnya berbasis pada kajian ilmiah, sehingga tidak berdasarkan subjektivitas satu atau dua pihak saja," terangnya.
Dia menegaskan, pembatasan media sosial juga mesti mempertimbangkan empati untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak. Menurutnya, semua pihak mesti turut memastikan hal tersebut, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan orang tua.
"Kita harus memastikan anak benar-benar terlindungi, keamanannya bagaimana, tidak kemudian membuat kebijakan, malah menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak yang lain," tuturnya.
Berita Trending
- 1 Milan dan Bologna Berebut Posisi Empat Besar
- 2 Bangun Infrastruktur yang Mendorong Transformasi Ekonomi
- 3 Guterres: Pengaturan Keamanan Global "Berantakan"
- 4 Sinopsis Film Iblis Dalam Kandungan 2: Deception Tayang 27 Februari
- 5 Harga Cabai Makin Pedas Saja Jelang Ramadan, Pemerintah Harus Segera Intervensi Pasar Biar Masyarakat Tak Terbebani
Berita Terkini
-
Aturan Baru, Transjakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa di Dalam Bus
-
Biar Ramadan Lebih Hijau, PLN Nusantara Power Uji Coba Hidrogen Fuel Generator di Gili Ketapang
-
Menag Nasaruddin Umar Ajak Masyarakat Wujudkan Ramadhan Menyenangkan
-
PLN Tingkatkan Infrastruktur Pengisian Daya Kendaraan Listrik
-
BPJS Ketenagakerjaan Pulo Gebang Adakan Sosialisasi di Sekolah Swasta Jakarta Timur