Optimisme Tinggi, Bapanas Yakin Swasembada Pangan pada 2027 Dapat Terwujud

JAKARTA – Swasembada pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Hal itu dapat diwujudkan dengan dukungan sejumlah faktor meliputi, ketersediaan dan produktivitas lahan; penggunaan inovasi teknologi dalam produksi pangan; kebijakan pemerintah berupa subsidi, regulasi, dan infrastruktur; faktor iklim dan cuaca; dan keterampilan dan jumlah petani.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis target swasembada pangan khususnya beras pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud dengan dukungan sumberdaya lahan cukup luas.

Menurut Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat (7/2), luas lahan pertanian di Indonesia saat ini 191,09 juta hektare (ha) terdiri 9,44 juta ha lahan basah non-rawa serta lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

Dari luas lahan rawa tersebut, lanjutnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema "Menyongsong Swasembada Pangan 2027", yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif sekitar 12,23 juta ha.

Dikatakannya, jika 1 juta ha saja dari lahan tersebut dapat dioptimalkan, maka dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat besar. Apalagi jika pemerintah mampu mengoptimalkan hingga 3 juta ha lahan tambahan, maka Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk.

"Karena itu, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi lumbung dunia, bukanlah hanya swasembada pangan. Kalau saya optimistis, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia," katanya.

Selain itu menurut mantan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian itu, Indonesia memiliki 144 juta ha lahan kering yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan.

Peluang mewujudkan swasembada pangan 2027, lanjutnya semakin terbuka lebar jika teknologi seperti desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar untuk irigasi pertanian diterapkan di Indonesia seperti di negara Arab dan Ethiopia.

Selain dukungan luas lahan, Sarwo Edhy menyatakan ada beberapa upaya yang bisa lakukan untuk meningkatkan produksi pangan, khusus padi diantaranya, meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 jadi IP 200 serta IP 200 menjadi IP 300, selain itu memberikan bantuan benih unggul ke petani agar terjadi peningkatan produktivitas tanam.

Upaya lain adalah penambahan luas areal penanaman, bisa melalui ekstensifikasi maupun cetak sawah guna meningkatkan produksi serta dengan mengurangi kehilangan hasil panen yang saat ini masih cukup tinggi dan efisiensi distribusi.

Sementara itu Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Dhani Gartina mengungkapkan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan irigasi dan pompanisasi, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Kami optimis dengan penguatan irigasi dan pompanisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dapat mewujudkan swasembada pangan," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Mulyono Machmur menyatakan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1984 tidak lepas dari terciptanya eksosistem yang saat itu bernama Catur Sarana.

Catur Sarana terdiri dari lembaga permodalan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian dan KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian.

Peranan pemerintah daerah dari gubernur hingga kepala desa, tambahnya, juga penting sebagai penggerak penggerak yang memobilisasi kegiatan, sedangkan petani dibangun partisipasinya untuk melaksanakan program pemerintah.

"Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu,” katanya.

Terkait hal itu, tambahnya HKTI telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi kepada petani dan diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Penyederhanaan ini sangat penting agar bantuan pemerintah sampai ke tangan petani dengan lebih efisien dan tepat," kata Mulyono.