Optimalkan Fungsi Pelabuhan

Oleh Siswanto Rusdi

Komunitas kemaritiman bertanya, hendak dibawa ke mana pelabuhan? Ini terkait pembanguan pelabuhan yang masif, khususnya empat tahun terakhir. Pengembangnya mulai dari perusahaan pelat merah bidang kepelabuhanan dengan uang sendiri. Lalu, ada Kementerian Perhubungan yang membangun pelabuhan dengan APBN. Tak ketinggalan, swasta, dari kalangan pelayaran maupun pengusaha umum, juga ikut membangun pelabuhan. Yang terakhir, biasanya lebih sering terminal dengan investasi korporasi ataupun menggandeng mitra.

Jadi, pelabuhan berdiri di banyak tempat yang sejatinya memang diperlukan guna menyediakan pekerjaan perusahaan konstruksi, pemasok bahan bangunan, dan pekerja. Masalahnya, pelabuhan bukanlah bangunan semata. Setelah pembangunan fisik pelabuhan rampung, berikutnya adalah mentransformasi dermaga, terminal, lapangan penumpakan, dan fasilitas fisik lainnya menjadi sebuah entitas bernilai tinggi. Ini pekerjaan tidak gampang.

Banyak contoh pengembangan pelabuhan setelah selesai, sepak terjangnya sebagai entitas ekonomi tidak selesai. Yang terjadi, hampir tidak ada kapal bersandar. Situasi seperti itu bisa disaksikan di pelabuhan Tobelo Halmahera, Maluku Utara. Dua tahun lalu diresmikan Presiden Joko Widodo, kini pelabuhan tersebut sepi. Tak banyak bongkar muat, jika tidak mau dikatakan mati sama sekali. Tobelo adalah satu dari ratusan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan.

Barangkali ada yang mengatakan, "Wajar Pelabuhan Tobelo sepi karena nonkomersial." Sepi kunjungan kapal juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola BUMN kepelabuhan. Akibat sepi kunjungan kapal, operasional tekor sehingga harus disubsidi kantor pusat perusahaan. Di pelabuhan yang dikelola swasta (istilahnya terminal untuk kepentingan sendiri/TUKS) yang memiliki captive market berupa perusahaan-perusahaan dari kelompok usahanya sendiri, juga dibelit nasib sama.
Halaman Selanjutnya....