Optimalkan Fungsi Pelabuhan

Kondisi TUKS kini makin memprihatinkan karena sudah berubah menjadi fasilitas yang bisa disandari kapal-kapal umum. Hal ini jelas memperbesar potensi pasarnya. Hanya, pada sisi lain mendorong pertarungan menjadi kian sengit dalam bisnis kepelabuhanan.

Persoalan

Liberalisme adalah akar tunjang dari berbagai persoalan yang kini mengharu-biru sektor kepelabuhanan nasional. Pintu masuknya ideologi ini disediakan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Spirit libaralisme bisa dilihat dari dibukanya kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk mengembangkan pelabuhan. Perlakuan ini kemudian digenapkan dengan sebuah kebijakan pembebasan syarat modal minimal pendirian badan hukum bisnis kepelabuhanan yang diluncurkan dua tahun lalu.

Banyak persoalan yang menggelayuti sektor pelabuhan ini. Di antaranya, permodalan. Kendala permodalan merata pada semua kelompok pengembang pelabuhan (perusahaan pelat merah, Kemhub dan swasta). Modal diperlukan mulai dari pembangunan fisik pelabuhan, membeli peralatan bongkar-muat hingga pemasaran kepada para pengguna jasa. Sayangnya, investasi lama untuk break event point. Tetapi, ada syaratnya, pelabuhan itu harus mampu menarik pelayaran untuk bersandar secara teratur alias reguler. Bila tidak, modal yang ditanam tadi bisa-bisa tenggelam ke palung samudera bisnis pelabuhan.

Pelabuhan nasional juga inefisiensi. Situasi ini biasanya terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Kemhub atau swasta. Inefisiensi dipicu minimnya alat bongkar-muat, manajemen terminal yang belum profesional dan faktor lainnya. Ada cerita, ketika kapal sandar di sebuah pelabuhan di Indonesia timur, pelayanannya disesuaikan dengan jam kerja standar (masuk pukul 08.00 dan pulang 16.00). Pada kasus program tol laut, kapal-kapal yang dioperasikan harus membawa sendiri peralatan bongkar-muatnya karena di pelabuhan tujuan tidak tersedia.
Halaman Selanjutnya....