Operasi Pangan Murah untuk Menekan Kenaikan Harga Beras

Sementara itu, Pemkot Jakarta Timur menyatakan masih menunggu kebijakan Pemprov untuk mendaftarkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan.

"Kalau kebijakannya sudah ada dari pemprov, pasti kita tindaklanjuti," kata Wakil Wali Kota Jakarta timur, Iin Mutmainah. Iin menjelaskan selain JKN, pemkot juga akan menindaklanjuti semua layanan berkaitan dengan BPJS Kesehatan petugas KPPS, jika kebijakan tersebut telah memiliki kepastian.

Pemkot Jakarta Timur masih fokus verifikasi data, aktivasi, dan menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh warga. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya temuan warga yang mampu. Namun,kepesertaan BPJS Kesehatannya dibayarkan dari dana APBD dan APBN.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menginisiasi program layanan kesehatan petugas penyelenggara pemilihan umum guna mencegah korban jiwa pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kantor Staf Presiden mengumpulkan pemangku kepentingan panitia pemilu untuk menyepakati mekanisme baru dalam mencegah peristiwa serupa. Hal ini ditempuh dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan BPJS bagi petugas pemilu. Jumlah mereka mencapai sembilan juta lebih. Ini sudah termasuk anggota TNI dan Polri.
Halaman Selanjutnya....