Northwest Ordinance, Peraturan Wilayah yang Menyatukan AS

Pembagian wilayah Amerika Serikat pada awal negara ini didirikan masih sangat kacau-balau karena tidak adanya aturan yang jelas hingga kemudian ada Northwest Ordinance, undang-undang yang mengatur wilayah tersebut menjadi negara-negara bagian baru.

Northwest Ordinance atau Peraturan Barat Laut ditetapkan oleh Kongres Konfederasi Amerika Serikat (AS) pada 13 Juli 1787. Ordonansi ini membentuk Wilayah Barat Laut yang terdiri dari negara-negara bagian modern Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, serta sebagian Minnesota, dan menetapkan prosedur yang memungkinkan negara-negara bagian baru untuk diterima menjadi anggota perserikatan (uni).

Northwest Ordinance ditetapkan sebagai cara untuk mengatur pemukiman di tanah-tanah di sebelah barat Pegunungan Appalachian dan pada akhirnya menambahkan jumlah negara-negara bagian baru. Ordonansi sebelumnya (1784 dan 1785) telah membuat negara-negara bagian asli melepaskan klaim mereka atas wilayah-wilayah barat ini dan telah mengizinkan Kongres untuk menjual tanah-tanah tersebut. Ordonansi-ordonansi ini pun gagal menyebutkan bagaimana wilayah-wilayah tersebut akan diatur sebelum mencapai status negara bagian.

Untuk mengatasi masalah ini, Kongres memberlakukan Northwest Ordinance, yang mengamanatkan bahwa Northwest Territory dan semua teritori lain yang tergabung dalam AS pada awalnya akan dikelola oleh gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah federal yang berwenang untuk menunjuk pegawai negeri dan membuat undang-undang.

Setelah populasi teritori mencapai 5.000 jiwa, teritori tersebut akan dapat membentuk majelis perwakilannya sendiri dan setelah mencapai populasi 60.000, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi negara bagian.

Menurut Northwest Ordinance, semua negara bagian baru yang diterima di perserikatan akan memiliki hak dan keistimewaan yang sama dengan tiga belas negara bagian asli.

Ordinance Northwest memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan sejarah awal AS. Yang paling signifikan, ordonansi tersebut melarang perluasan perbudakan ke Northwest Territory. Hal ini secara efektif menyebabkan kesenjangan geografis antara 'negara bagian bebas' dan 'negara bagian budak' yang membantu meletakkan dasar bagi perdebatan nasional mengenai perluasan perbudakan yang akan menyebabkan Perang Saudara Amerika (1861-1865).

Konsekuensi yang lebih langsung dari ordonansi tersebut adalah bahwa hal itu membawa pemerintah AS ke dalam konflik dengan bangsa-bangsa Indian Amerika yang juga mengklaim wilayah tersebut, yang mengakibatkan Perang Indian Barat Laut (1790-1795).

Selain itu, fakta bahwa Wilayah Barat Laut dikelola oleh gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah federal membantu meningkatkan kewenangan pemerintah federal pada saat ini merupakan salah satu isu politik yang paling kontroversial. Akhirnya, metode penerimaan negara bagian baru ke dalam uni yang ditetapkan dalam ordonansi akan menjadi protokol standar untuk masuknya negara bagian di masa mendatang.

Pada akhir Perang Revolusi Amerika pada tahun 1783, Inggris Raya menyerahkan kendali atas sebagian besar tanahnya di sebelah barat Pegunungan Appalachian ke AS, lebih dari dua kali lipat wilayah republik muda tersebut.

Meskipun hal itu merupakan kejutan yang disambut baik oleh banyak orang Amerika, juga disertai dengan serangkaian masalah karena hampir semua tanah ini tetap belum dikembangkan oleh orang Eropa dan merupakan rumah bagi sekitar 100.000 penduduk asli Amerika yang tidak mungkin menyambut masuknya pemukim kulit putih ke tanah mereka.

Jasa Thomas Jefferson

Lebih jauh, ada pertikaian tentang siapa yang harus memerintah wilayah Barat baru ini. Virginia telah lama mengklaim tanah di sepanjang Sungai Ohio, mengutip piagam kolonialnya tahun 1607, yang menyatakan bahwa perbatasan barat Virginia membentang hingga ke Samudra Pasifik.

Negara bagian lain terutama New York, Connecticut, dan Massachusetts juga memiliki klaim lama, dan sering kali bertentangan atas wilayah Barat. Oleh karena itu tak lama setelah ditekennya Perjanjian Paris tahun 1783, negara-negara bagian mulai bertengkar di antara mereka sendiri tentang siapa yang harus mengendalikan tanah di Barat.

Beberapa negara bagian yang lebih kecil, terutama Rhode Island dan Maryland, memprotes keras klaim Virginia yang sudah menjadi negara bagian yang paling padat penduduknya dan paling berpengaruh secara politik. Negara-negara bagian yang lebih kecil bahkan tidak ingin melihat kekuasaannya meluas lebih jauh.

Sedangkan New York dan Massachusetts, yang piagamnya juga memberi mereka hak teritorial 'dari laut ke laut', keduanya bertempur memperebutkan tanah di wilayah Barat yang membentang hingga ke Sungai Mississippi.

Saat kedua negara bagian itu bertengkar soal pemerintahan, wilayah Barat menjadi tidak memiliki hukum, spekulan tanah dan penghuni liar yang membanjiri wilayah itu berkonflik dengan penduduk asli Amerika yang tinggal di sana. Kurangnya proses hukum yang jelas untuk menempati tanah-tanah ini mengakibatkan banyak sekali perseteruan dan pertempuran hukum yang terbukti menyulitkan semua pihak yang terlibat.

Jelas bahwa sistem pemerintahan dan pemukiman di wilayah Barat harus diselesaikan dengan cepat. Pada tahun 1784, Thomas Jefferson, yang saat itu menjadi delegasi kongres dari Virginia, menawarkan solusi dengan mengusulkan agar setiap negara bagian melepaskan klaim wilayah Barat dan negara bagian baru akan dibentuk dari wilayah tersebut.

Sebagai imbalan atas pelepasan klaim mereka atas wilayah Barat, Jefferson berjanji kepada negara bagian bahwa uang yang diperoleh dari penjualan tanah di wilayah barat akan digunakan untuk perbaikan seluruh AS. Negara-negara bagian itu dengan berat hati setuju dan satu per satu menyerahkan sebagian besar klaim wilayah Barat mereka kepada Kongres.

Jefferson pun kemudian segera mulai menyusun rancangan yang akan menjadi Undang-Undang Pertanahan tahun 1784. Dalam rencana Jefferson, perbatasan wilayah barat akan dibagi menjadi beberapa distrik yang memiliki pemerintahan sendiri, dan gerbang akan terbuka bagi para pemukim baru.

Setelah distrik mana pun mencapai populasi 20.000 jiwa, distrik tersebut dapat mengirimkan perwakilannya ke Kongres. Setelah distrik yang sama mencapai populasi yang sama dengan negara bagian yang paling sedikit penduduknya, distrik tersebut dapat mengajukan permohonan status negara bagian.

Jefferson membayangkan sepuluh negara bagian baru yang muncul dari wilayah tersebut, masing-masing dengan batas persegi panjang buatan, dan dengan nama-nama seperti Sylvania, Cherronesus, Illinoia, Metropotamia, dan Washington. Jefferson juga telah menyusun daftar jaminan yang ia inginkan agar disetujui oleh setiap distrik sebelum dapat memerintah dirinya sendiri. hay/I-1