Nelayan Tuntut Kembali Haknya

Dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak ditemukan analisa adanya pemukiman nelayan di Teluk Jakarta.

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari menggeruduk Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mengembalikan hak nelayan karena tergerus proyek reklamasi.

"Kami menuntut kasus reklamasi dan kesejahteraan para nelayan. Itu juga ada Pak Iman, nelayan Muara Angke yang bertemu langsung dengan Anies, waktu itu. Komitmennya masih sama, tapi entah karena ada dinamika politik, akhirnya bergeser," ujar Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Menurutnya, kemenangan Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 lalu disumbang oleh suara nelayan di pesisir Jakarta. Dia mengatakan, nelayan percaya bahwa Anies akan menghentikan seluruh proyek reklamasi pada 17 pulau di kawasan Jakarta.

"Tapi pada kenyataannya, banyak janji tak ditepati. Pertama hanya 13 pulau yang dibatalkan, empatnya kan masih. Kami melihat ini adalah barang tukar guling politiknya Anies," katanya.
Halaman Selanjutnya....