Nelayan Tuntut Kembali Haknya

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan, raperda RZWP3K itu ada di semua daerah yang membangun reklamasi. Hal ini diusulkan untuk menengahi konflik antara nelayan dengan korporasi/individu.

"Sejarah panjangnya bermula dari UU 27/2007, kami gugat ke MK kami menang. Keputusan MK adalah penyusunan RZWP3K itu melibatkan pemda dan kelompok usaha. Tapi faktanya penyusunan RZWP3K ini bermasalah semua. Pelibatan warga tidak ada. Dan ada wilayah-wilayah nelayan yang bersampingan dengan korporasi itu tidak ada upaya pemerintah mengevaluasi perizinan yang sudah ada," tegasnya.

Dia menilai, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan seharusnya mengawasi kegiatan apapun di Teluk Jakarta, termasuk proyek reklamasi. Namun, dengan pengajuan kembali Raperda RZWP3K untuk dibahas bersama DPRD memberikan kesan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membiarkan eksploitasi yang sudah terjadi.

"Ada teman-teman dari Dadap, Pari, Sangiyang, nelayannya sudah dikriminalisasi. Jadi gini, nelayan itu potensi dikriminalisasi ketika sedang berlayar itu tinggi sekali. Kepulauan Seribu itu saja sudah dikuasai untuk komersialisasi," tandasnya. pin/P-6