Negara-negara Kaya Diminta Penuhi Janji Atasi Perubahan Iklim

GLASGOW - Konferensi iklim PBB COP26, pada Senin, menyerukan negara-negara kaya untuk memenuhi janji membantu anggaran penanganan krisis iklim. Para pemimpin dunia, pakar, dan aktivis lingkungan dalam konferensi di Glasgow, Skotlandia, itu berjanji melakukan aksi nyata untuk menghentikan pemanasan global yang mengancam masa depan planet ini.

Namun, pertemuan para pemimpin 20 negara industri maju (G20) di Roma, akhir pekan lalu, gagal menyepakati komitmen ambisius yang baru. G20 bertanggung jawab atas sekitar 80 persen emisi gas rumah kaca, gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang menjadi penyebab naiknya suhu bumi.

"Hewan menghilang, sungai sekarat, dan tanaman tak berbunga seperti biasanya. Bumi tengah berbicara. Dia berkata kita tak punya waktu lagi," kata Txai Surui di depan peserta COP26 dalam acara pembukaan. Surui adalah seorang kepala suku asli hutan hujan Amazon yang berusia 24 tahun.

Tertunda setahun akibat pandemi Covid-19, COP26 bertujuan menjaga suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat suhu praindustri (era sebelum Revolusi Industri).

Untuk melakukan hal itu, diperlukan komitmen yang lebih ambisius untuk memangkas emisi, miliaran dollar AS pembiayaan iklim di negara-negara berkembang, dan menyelesaikan implementasi Perjanjian Paris 2015 yang diteken oleh hampir 200 negara.

Janji yang telah dibuat para pemimpin akan membuat suhu permukaan bumi naik 2,7 derajat Celsius pada akhir abad ini, kondisi yang disebut PBB akan mempercepat kerusakan yang sudah dipicu oleh perubahan iklim.

Hentikan Deforestasi

Lebih dari 100 pemimpin dunia, pada Senin, berjanji menghentikan deforestasi dan kerusakan lahan hingga 2030, serta menyiapkan dana 19 miliar dollar AS (sekitar 270,8 triliun rupiah) untuk melindungi dan memulihkan hutan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengingatkan peserta COP26 bahwa enam tahun terpanas telah terjadi sejak 2015.

Pembicara-pembicara lain, termasuk aktivis dari negara-negara miskin yang terhantam paling parah oleh perubahan iklim, menyampaikan pesan yang menantang.

"Kaum muda Pasifik bersatu di balik seruan 'Kami tidak tenggelam, kami berjuang'," kata Brianna Fruean dari Samoa, negara pulau di Polinesia yang terancam kenaikan permukaan laut. "Inilah seruan perjuangan kami kepada dunia."

Pada 2009, negara-negara maju yang paling banyak membuang emisi berjanji memberikan 100 miliar dollar per tahun hingga 2020 untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak pemanasan global.

Komitmen itu masih belum terpenuhi, sehingga memicu kecurigaan dan keengganan sejumlah negara berkembang untuk mempercepat pengurangan emisi. Pemimpin negara seperti Kenya, Bangladesh, Barbados dan Malawi menyebut negara-negara kaya gagal memenuhi janjinya. "Janji uang kepada negara kurang maju oleh negara maju… bukanlah donasi, tapi biaya kebersihan," kata Presiden Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera.

"Baik Afrika pada umumnya, maupun Malawi pada khususnya, akan menjawab 'tidak'. Tidak akan lagi."

Presiden Xi Jinping dari Tiongkok --negara pembuang gas rumah kaca terbesar--mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa negara-negara maju seharusnya tak cuma bertindak lebih banyak, tapi juga mendukung negara-negara berkembang agar bertindak lebih baik.

Ketidakhadiran Xi, juga Presiden Vladimir Putin dari Russia, salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia bersama AS dan Arab Saudi, dapat menghambat kemajuan.

Aktivis Greta Thunberg meminta jutaan pendukungnya untuk menandatangani surat terbuka yang menuduh para pemimpin telah berkhianat.

"Ini bukan latihan. Ini kode merah untuk planet Bumi. Jutaan orang akan menderita karena planet kita hancur --sebuah masa depan yang akan diciptakan, atau dicegah, oleh keputusan yang kalian buat. Kalian punya kekuatan untuk menentukan," kata surat itu.