![Negara Harus Jamin Akses Pangan dan Energi Masyarakat](https://koran-jakarta.com/images/article/negara-harus-jamin-akses-pangan-dan-energi-masyarakat-240907012319.jpg)
Negara Harus Jamin Akses Pangan dan Energi Masyarakat
![Negara Harus Jamin Akses Pangan dan Energi Masyarakat](https://koran-jakarta.com/images/article/negara-harus-jamin-akses-pangan-dan-energi-masyarakat-240907012319.jpg)
Selain itu, transisi menuju EBT juga menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. "Energi terbarukan adalah solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia, dengan potensi energi terbarukannya yang besar, harus memimpin dalam transisi ini, bukan hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian energi nasional," tambah Andi. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan investasi yang cukup, Andi yakin bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.
"Ini bukan hanya soal keberlanjutan lingkungan, tapi juga tentang kemandirian energi yang akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional di masa depan," tuturnya. Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menegaskan pemerintah memang harus mereformasi kebijakannya di sektor pangan demi menghindari kebergantungan dari impor pangan yang menyedot devisa negara sangat besar. "Hal yang harus dilakukan yakni optimalisasi pangan lokal yang didukung dengan kebijakan produksi, tata niaga, dan konsumsi yang memperkuat kelembagaan petani," kata Awan.
Butuh Revolusi Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan jangan-jangan yang dibutuhkan Indonesia di sektor pangan energi adalah revolusi. Sebab, kenyataanya Indonesia sudah sangat dalam berada pada kondisi yang tidak ideal dan jauh dari cita-cita pendiri bangsa yang mengarahkan bangsa ini berdiri di atas kakinya sendiri, atau dengan kata lain harus tahan dan berdaulat pangan.
"Perubahan fundamental perlu dilakukan. Dimulai dari perubahan kebijakan yang liberal menjadi lebih protektif pada pertanian dalam negeri. Dari menempatkan petani sebagai alat produksi menjadi subjek penting. Menempatkan kesejahteraan petani jadi prioritas nya," tegas Said. Tentu saja penguatan tata kelola dan penegakan hukum, pemberantasan mafia, jadi faktor kemungkinannya.
Redaktur : Vitto Budi
Komentar
()Muat lainnya