Negara Harus Jamin Akses Pangan dan Energi Masyarakat

JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, kemandirian pangan dan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi isu krusial bagi Indonesia. Dua hal itu adalah salah satu dari tujuh kunci kebangkitan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, yang diminta pendapatnya di Yogyakarta, Jumat (6/9), mengatakan reformasi kebijakan sektor pangan energi itu penting untuk memastikan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah karena populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa. "Kemandirian pangan yang berkeadilan harus menjadi tujuan utama kebijakan negara. Artinya, negara harus mampu menjamin kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas," kata Dwijono. Hal ini berarti, Indonesia harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri, bukan bergantung pada impor.

Keberpihakan negara terhadap sektor pangan sangat penting dalam menghadapi terus meningkatnya jumlah penduduk. "Idealnya, kemandirian pangan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menjaga akses pangan bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian harus menjadi prioritas, termasuk perbaikan sarana dan prasarana seperti irigasi dan subsidi pupuk yang tepat sasaran, langsung kepada petani," jelasnya. Kebergantungan pada impor pangan hanya akan memperburuk situasi ketika harga pangan global naik atau terjadi krisis pangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi besar-besaran dalam sektor pertanian, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas produksi domestik.

"Indonesia perlu memperkuat pertanian lokal dan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri," katanya. Sementara itu, pakar Sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengatakan upaya mencapai kemandirian pangan dan EBT harus mendahulukan keberpihakan pada masyarakat kelas bawah, supaya sejalan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. "Untuk pemenuhan pangan tentu saja yang harus didahulukan adalah diambil dari hasil petani kita sendiri, bukan impor.
Halaman Selanjutnya....