Negara dan Distopia Demokrasi

Negara, secara de facto harus hadir memberi keberpihakannya atas kepentingan bangsa. Salah satunya dengan mendorong pemahaman sebagai warga negara. Literasi politik dan kewarganegaraan inilah yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan upaya demokratisasi kenegaraan yang lebih beradab, sebagaimana kemudian Thomas More melihatnya sebagai suatu keutamaan. Lebih jauh bicara mengenai kesalehan, persoalan ajaran agama dalam ruang negara. Wuthnow (1999) dalam tulisan Saiful Mujani: Muslim Demokrat, menjelaskan justru ada dasar logika yang kuat antara agama dan partisipasi politik. Studi kasus di Amerika, para anggota gereja yang aktif cenderung diperkenalkan dengan ajaran agama yang mendorong menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Adapun dalam pandangan McDonough, Shin, dan Moises, dengan mengambil contoh Brazil dan Korea Selatan. Agama menjadi faktor penggerak demokratisasi. Posisinya tidak hanya menjadi pendorong bahkan menjadi salah satu faktor utama bagi aksi kolektif. Ini artinya membaca keterlibatan agama sebagai amunisi politik bukan sesuatu yang perlu ditabukan secara berlebihan.

Pada situasi seperti ini, kiranya tepat jika wacana yang ditawarkan memperkuat peran warga negara dalam bacaan politik sebagai prakondisi kelahiran iklim demokrasi yang lebih sehat dan beradab. Sekiranya pemikiran seperti ini jauh lebih rasional daripada deligitimasi kesalehan atas negara. Nalar ini tentunya tidak berdiri di ruang kosong.

Dengan kata lain, dibutuhkan kesadaran untuk melek politik. Dengan begitu tidak ada lagi yang secara gegabah atau serampangan melakukan upaya demoralisasi politik, sehingga berujung pada distopia demokrasi. Bangsa ini harus lebih cerdas memahami kemauan rakyat dengan menyajikan narasi demokrasi yang humanis.

Penulis Peneliti Sosial Politik Pusat Studi Pancasila UGM