Negara dan Distopia Demokrasi

Dalam kontestasi politik, publik sangat mengharapkan sebuah idealisme demokrasi yang barangkali referensi mereka atas idealisme tersebut terbayang-bayang gambaran Utopis Thomas More. Penyelenggara negara, eksekutif dan legislatif, jangan sampai alpha dan gagap melihat realitas citizenship yang berkembang sekarang. Mereka mengharapkan suatu tuntunan demokrasi yang mencerahkan dan mendorong partisipasi.

Bukan justru sebaliknya, warga selalu diperlihatkan tontonan politik yang tidak beradab dan keluar dari etika kesalehan serta keutamaan. Beberapa contoh kegagalan negara membangun keutamaan mulai dari tereduksinya aspek moralitas sosial masyarakat, sehingga merebak tindakan-tindakan intoleran yang digiring pada perspektif sentimen SARA. Contoh, kasus pembunuhan ulama, persekusi, dan penyerangan tempat ibadah.

Kemudian hilangnya moralitas para elite politik yang ditandai dengan matinya ruang kritik. Hal ini membuat disparitas kepentingan rakyat atas kerja-kerja wakil rakyat semakin lebar dan sangat dimungkinkan tidak lagi tersentuh.

Memihak Rakyat

Pemahaman atas demokrasi salah satunya terletak pada pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Maka, nalar demokrasi seharusnya mengejawantahkan proses keberpihakan pada rakyat. Ini seturut dengan adanya kontrol atas lembaga-lembaga negara yang diberi amanah untuk mewujudkan kedaulatan tersebut dalam bentuk kebijakan strategis yang melindungi hajat hidup masyarakat. Sikap antikritik dalam ruang demokrasi adalah banalitas yang akan menjadi penyakit dan membawa bibit demokrasi buruk di masa mendatang.
Halaman Selanjutnya....