Negara dan Distopia Demokrasi

Oleh Agung SS Widodo, MA

Sir Thomas More, seorang humanis berkebangsaan Inggris, pernah menulis buku fiksi (filsafat politik) berjudul Utopia. Tulisan tersebut cukup relevan dengan konteks situasi negara, utamanya berkaitan dengan sengkarut demokrasi yang baru saja terjadi. Thomas More menggambarkan, utopia tidak lain perwujudan dari suatu masyarakat yang hidup di sebuah pulau di mana mereka hidup dengan tertib teratur. Mereka bebas dari berbagai kelemahan dan kekurangan.

Pertanyaannya, mungkinkah (suatu saat) bangsa ini mengonversi kehidupan masyarakat tersebut dengan pulau bernama Indonesia. Jawabannya, tentu sangat bergantung pada seberapa besar kemauan negara memahami dinamika citizenship, di mana rakyat menjadi aktor yang sebenarnya dalam praksis kenegaraan. Semua menyadari sepenuhnya, alih-alih ingin meraih angan atas ide (utopis) demokrasi, yang terjadi justru sebaliknya: distopia. Ini dimengerti ada kesalahan dan kesesatan dalam nalar demokrasi.

Nalar distopia sudah mengejawantah dalam praktik demokrasi. Salah satunya ditandai kematian kritik dan kontrol publik atas elite politik setelah UU MD3 disahkan. Persoalan ini bisa jadi muncul karena hilangnya ruang kesalehan dan keutamaan, sebagaimana pemikiran Thomas More yang tertuang dalam buku The best state of a commonwealth and the new island or utopia (1516).

Kesalehan dijelaskan sebagai ajaran agama yang didasarkan pada kasih sayang dan keutamaan yang berarti kekuatan moral dari kesadaran manusia. Inilah yang secara filosofis menjadi pondasi paling elementer untuk menuju suatu negara ideal. Bacaan atas negara ideal tentunya bisa dipahami dengan membaca relasi negara-rakyat di mana tiap-tiap orang memiliki wilayah hak dan kewajiban tanpa saling menegasikan. Ini sebagaimana telah teregulasi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar.
Halaman Selanjutnya....