Moratorium Pemekaran Tak Diubah

Karena itu pemerintah memutuskan, untuk masalah guru jadi urusan provinsi. Tujuannya, agar distribusi guru bisa lebih baik lagi. Moratorium terakhir, pemerintah pusat tidak mengijinkan daerah untuk membangun kantor selain gedung sekolah, pusat penelitian atau kesehatan. Karena makin besar kantor, maka kian banyak pegawai.

Tentunya makin banyak ongkos. Sedangkan rakyat itu, penduduknya makin kecil akibat pemekaran-pemekaran yang telah terjadi sebelumnya. Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium pemekaran. Tjahjo mencontohkan, masalah ibu kota di sebuah daerah hasil pemekaran yang hingga sekarang belum selesai juga. ags/AR-3