Moratorium Pemekaran Tak Diubah

Sekarang ini anggaran belanja modal itu paling 15 persen atau 20 persen daripada belanja keseluruhan. Karena makin besar menyebabkan anggaran pembangunan atau anggaran belanja modal, secara persentase mengecil. Maka, jika tidak dimoratorium yang hebat dan kian megah adalah kantor bupati, walikota atau kantor gubernur.

Tapi jalan ataupun kemiskinan dan kesejahteraan masih tidak tidak berjalan dengan baik. " Karena itulah maka kita membuat moratorium itu, " ujarnya. Moratorium kedua yang pemerintah jalankan, lanjut Kalla, adalah dengan tidak menambah pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dan peneliti.

Pertimbangannya, dengan teknologi sekarang ini dan jumlah kabupaten yang besar mengakibatkan jumlah pegawai di daerah juga besar. Dampaknya, anggaran rutin sudah jauh lebih besar dibanding dengan anggaran pembangunan. Implikasinya pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Maka untuk tahun ini yang ditambah hanya guru. "Kenapa guru? Karena sekolah makin banyak, kemudian juga distribusi tetapi distribusi guru itu juga harus lebih baik. kenapa SMA dialihkan ke provinsi? Antara lain agar memudahkan distribusi antar provinsi guru-guru tersebut, karena kalau hanya kabupaten maka guru itu berputar-putar di kabupaten,"ujarnya.

Larang Bangun Kantor
Halaman Selanjutnya....